Ini Kata Ketua DPRD Kota Jambi Terkait RSUD Abdul Manap

ONLINEJAMBI.COM -  Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menyoroti kondisi RSUD Abdul Manap yang dinilainya sangat memprihatinkan.

Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan langsung ke rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Ia mengungkapkan, pendapatan RSUD Abdul Manap hingga pertengahan tahun 2025 ini baru mencapai Rp10 hingga Rp12 miliar, jauh dari target pendapatan tahunan yang ditetapkan.

Kemas menyebut sekitar 50 persen ruang rawat inap tidak bisa difungsikan karena mengalami kerusakan cukup parah.

Sejumlah fasilitas seperti sistem pendingin ruangan (AC) dan instalasi plambing sudah tidak layak, sehingga membuat banyak ruangan tidak memenuhi standar pelayanan.

Ia khawatir kondisi tersebut dapat mempengaruhi kerja sama dengan BPJS Kesehatan jika tidak segera dibenahi.

Menurutnya, rumah sakit yang sudah lama dibangun itu memang membutuhkan perombakan total, tidak hanya dari sisi infrastruktur bangunan, tetapi juga jaringan dan sistem pendukung lainnya.

Ia memastikan bahwa perbaikan RSUD Abdul Manap menjadi salah satu prioritas dalam Perubahan APBD (APBDP) 2025.

Perencanaan ulang terhadap rumah sakit itu telah dimasukkan dalam anggaran, dengan harapan bisa dilaksanakan tahun depan jika kondisi pendapatan daerah memungkinkan.

Meski begitu, Kemas tetap meminta pihak manajemen rumah sakit untuk segera berbenah dan meningkatkan pelayanan, agar kunjungan masyarakat ke RSUD Abdul Manap tidak terus menurun.

Menurutnya, perbaikan dari sisi pelayanan juga menjadi kunci untuk mengangkat kepercayaan publik terhadap rumah sakit tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Fahmi, membenarkan bahwa RSUD Abdul Manap masih belum mampu membiayai operasionalnya secara mandiri.

Meski sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit ini masih banyak disokong oleh APBD Kota Jambi, terutama untuk membayar gaji pegawai, termasuk ASN dan PPPK.

Fahmi menyebutkan, target pendapatan RSUD Abdul Manap setiap tahun sebesar Rp40 miliar, namun realisasinya rata-rata hanya mencapai Rp30 miliar. Selisih tersebut harus ditutup dengan bantuan APBD.

Untuk investasi seperti peralatan dan pembangunan fisik, sebagian besar dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.

Namun untuk operasional, rumah sakit masih sangat bergantung pada keuangan daerah. Saat ditanya lebih lanjut berapa besaran APBD yang dialokasikan ke rumah sakit tersebut setiap tahunnya, Fahmi tidak memberikan rincian pasti.(*)