Ketua DPRD Kota Jambi Ajak Dunia Usaha Bantu Pasokan Air Bersih

ONLINEJAMBI.COM - Ancaman kekeringan yang berpotensi menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.

Kemas Faried meminta Pemerintah Kota Jambi tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi dampak musim kering. 

Ia mendorong keterlibatan dunia usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki sumber daya dan sarana pendukung, seperti kendaraan tangki air, dapat dilibatkan dalam distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan.

"Kita perlu mendorong pasokan air ke masyarakat. Kepada pihak swasta juga kami ajak untuk membantu. Bagi perusahaan yang memiliki mobil tangki, bisa ikut menyuplai air sampai ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk pelosok," ujarnya usai apel kesiapsiagaan bencana kekeringan Kota Jambi, Kamis (27/8/2026).

Kemas Faried menilai kebutuhan air bersih merupakan persoalan dasar masyarakat sehingga penanganannya harus dipersiapkan sejak dini.

Ia berharap dukungan dunia usaha tidak hanya diberikan ketika kondisi sudah memasuki tahap darurat. 

Perusahaan, kata Kemas Faried, dapat mengambil bagian dalam sistem kesiapsiagaan bersama pemerintah.

Terlebih, ketika sumber air mulai berkurang, masyarakat di wilayah dengan pasokan terbatas menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya.

Karena itu, Kemas Faried mendorong pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.

Selain memetakan kawasan rawan kekeringan, pemerintah juga perlu mengidentifikasi sumber daya yang dapat digerakkan, termasuk armada tangki air milik perusahaan.

"Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama," ujarnya.

Menurutnya, pola tersebut memungkinkan distribusi bantuan air bersih dilakukan lebih cepat. 

Perusahaan yang berada di sekitar wilayah terdampak dapat membantu memasok air tanpa harus menunggu kondisi berkembang menjadi krisis.

Kemas Faried juga mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pola penanganan yang hanya menunggu laporan masyarakat.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan hingga tingkat pemerintahan paling bawah, mulai dari camat, lurah hingga RT.

"Kita juga harus menyikapi kondisi musim kering ini. Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak," ujarnya.

Ia menilai pemetaan kawasan rawan kekeringan penting untuk menentukan wilayah yang harus menjadi prioritas distribusi air.

Dengan adanya data tersebut, pemerintah bersama dunia usaha dapat mengetahui kawasan yang membutuhkan pasokan air lebih cepat.

Langkah antisipasi tersebut juga diharapkan dapat mencegah persoalan air bersih berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.(*)