Merumuskan Program Pemberdayaan SAD Kecamatan Pelepat Bungo

Selasa, 13 Oktober 2020

Pemukiman SAD di Desa Dwi Karya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang dibangun Kemensos tahun 2014.
Pemukiman SAD di Desa Dwi Karya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang dibangun Kemensos tahun 2014. (ist/onlinejambi.com)

ONLINEJAMBI.COM - Suku  Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi sering muncul di pemberitaan dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Mulai dari kehilangan ruang hidup, konflik lahan, perhatian pemerintah hingga harus berjuang merubah streotipe yang terbangun di masyarakat.

Data BPS Provinsi di 2010, jumlah SAD  di Provinsi Jambi sebanyak 3.198 jiwa  dan sebagian kecil berada di Kabupaten Bungo yang berjumlah 286 jiwa.

Desa Dwi Karya Kecamatan Pelepat Kabupaten Muaro Bungo salah satu lokasi pemukiman SAD yang terdiri dari dua rombong, Rombong Hari dan Badai dengan total 39 kepala keluarga.

Mereka menempati perumahan yang dibangun Kementerian Sosial sejak 2014. Sebelumnya, kedua rombong tinggal berpindah di sekitar kebun karet.

Pemerintah Kabupaten Bungo membeli areal seluas 6,8 hektare untuk dibangunkan rumah sebanyak 60 unit di Desa Dwi Karya.

Dukungan demi dukungan untuk rombong yang sudah memilih menetap terus berjalan hapir selama 6 tahun terakhir. Akses  untuk mendapatkan pengakuan secara kependudukan terbuka  luas, mengikuti akses lain agar mereka berdaya dengan kondisi yang saat ini dihadapi.

Nurbaiti, perempuan SAD yang tinggal di Desa Dwi Karya Bakti mengaku pilihan untuk menetap mereka pilih karena ketiadaan hutan tempat mereka bergantung hidup.

“Berumah dan hidup kayak orang luar  adalah mau kami. Dan kami perlu bantuan pemerintah guna itu,” sebutnya.

Bappeda Kabupaten Bungo dan SSS Pundi Sumatera, Rabu (13/10) bersepakat bahwa sebuah Roadmap Pemberdayaan SAD menjadi penting, untuk menjadi dasar pijak parapihak dalam bekerja. Roadmap yang hadir dari sebuah proses yang telah dilalui sedemikian panjang ini, tentu bukan sebuah bentuk intervensi baru melainkan hanya sebuah tools untuk memperjelas arah pengembangan kegiatan dan kontribusi masing-masing pihak dalam menunjangnya.

Akan tetapi untuk memastikan komitmen dan kinerja OPD dalam mendukung pemberdayaan SAD, tentu juga dibutuhkan satu payung hukum yang cukup kuat sebagai cantolan program; sehingga apa yang direncanakan dan telah tertuang dalam dokumen roadmap pemberdayaan dapat terealisasi dan terkawal hingga pengangaran. 

Dewi Yunita Widiarti, Direktur Program SSS Pundi Sumatera, roadmap yang akan disepakati ini menjadi acuan bantuan ataupun pemberdayaan SAD di Kabupaten Bungo.

“Kita akan dorong komitmen ini untuk pemberdayaan Suku Anak Dalam ada bentuk komitmen bersamanya dalam rumusan bersama. Hari ini akan ada penandatangan nota kesepakatan dan meramunya secara bersama. Sehingga masing-masing OPD bisa dukung dan tidak tumpeng tindih nanti ke depannya,” ujarnya.

SSS Pundi Sumatera melalui Program “Strategi Perlindungan Terhadap Keberadaan Suku Anak Dalam (SUDUNG SAD) di Sepanjang Lintas Tengah Sumatera” telah mendampingi sejak tahun 2012.

“Kegiatan dan program yang kita lakukan mendorong sebuah perubahan sosial melalui gerakan inklusi sosial, yakni tidak hanya berupaya memberikan kesetaraan hak, pengakuan dan penerimaan parapihak pada komunitas  ini; melainkan juga memastikan kelompok marjinal dilibatkan dalam dalam proses-proses pembangunan baik di desa dan daerah sebagaimana semboyan ‘menjangkau yang tidak terjangkau’ menjadi terobosan baru dalam konsep pembangunan,” jelas Dewi.

Anggapan mereka tercerabut dari adat-istiadat ketika memilih untuk hidup secara orang luar, langsung dibantah Herman, salah seorang orang tua SAD Dalam yang menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Herman memilih menyekolahkan Juliana, agar nasib baik berpihak kepada mereka.

“Agar kami bisa megatur kehidupan kami sendiri. Juliana, anak perempuan saya nanti saya harap membuka mata orang luar, kalau kami mampu dan sama,” jelasnya.

Mak Nur, juga menambahkan meski bersekolah tinggi, Juliana tetap akan memegang teguh adat istiadat.

“Bersekolah tinggi, tapi tetap beradat. Tetap menjadi Suku Anak Dalam. Tidak tercerabut dari sini,” harapnya.(*)





BERITA BERIKUTNYA
loading...