ONLINEJAMBI.COM - Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) di Jakarta dalam rangka memperkuat strategi pengembangan ekspor, hilirisasi industri, dan optimalisasi tata niaga komoditas unggulan Provinsi Jambi.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, termasuk Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata dengan membawa sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Jambi melalui investasi, hilirisasi, serta perluasan akses pasar internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi salah satu langkah strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sehingga diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dengan PT PPI sebagai satu-satunya BUMN trading house nasional.
Menurut Ivan, Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun hingga kini sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi belum dinikmati secara optimal oleh masyarakat daerah.
“Provinsi Jambi memiliki sawit, karet, Kopi Arabika Kerinci, kayu manis, pinang, kelapa, perikanan, hingga batubara yang memiliki daya saing global. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana komoditas tersebut tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah di Jambi sehingga menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan PAD, dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Ivan.
Dalam dialog bersama jajaran PT PPI, Komisi II menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain penguatan hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri berbasis komoditas unggulan, peningkatan standar ekspor, sertifikasi internasional, digitalisasi perdagangan, hingga peluang PT PPI menjadi off-taker bagi produk-produk unggulan Jambi.
Komisi II juga mendorong agar Pelabuhan Muara Sabak dapat dikembangkan sebagai gerbang ekspor langsung Sumatera bagian tengah sehingga biaya logistik dapat ditekan dan ketergantungan terhadap pelabuhan di luar Provinsi Jambi dapat dikurangi.
Selain itu, DPRD mengusulkan pembentukan Jambi Export Center sebagai pusat promosi, inkubasi, business matching, dan fasilitasi ekspor yang terintegrasi dengan PT PPI, BUMD, koperasi, UMKM, serta dunia usaha.
PT PPI menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang secara proaktif datang untuk membangun komunikasi dan sinergi. Sebagai anggota Holding Pangan ID FOOD, PT PPI memiliki peran sebagai export gateway, agregator, off-taker, serta fasilitator perdagangan nasional yang dapat menjadi mitra strategis bagi pengembangan komoditas unggulan daerah.
Hasil konsultasi ini menghasilkan beberapa arah tindak lanjut strategis, antara lain:
* Penyusunan skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT PPI.
* Penguatan hilirisasi komoditas unggulan.
* Pengembangan trading hub dan pusat logistik.
* Fasilitasi business matching dengan pasar internasional.
* Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi agar mampu memenuhi standar ekspor global.
Komisi II DPRD Provinsi Jambi berharap hasil konsultasi ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem perdagangan yang lebih modern dan kompetitif sehingga Jambi mampu bertransformasi dari daerah penghasil bahan baku menjadi pusat hilirisasi, perdagangan, dan ekspor komoditas unggulan di Sumatera.
“Kami ingin Jambi tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil komoditas, tetapi menjadi pusat nilai tambah, pusat investasi, dan gerbang ekspor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Ivan.(*)
Dampingi Wapres, Gubernur Perjuangkan MRI Baru dan Tambahan Dokter Spesialis RSUD
Jambi-Bengkulu Berkolaborasi, Al Haris dan Helmi Hasan Sepakat Kerja Sama di Semua Bidang
Pemkot Jambi Sosialisasi Program Kampung Bahagia Tahap II, Siap Berjalan di 787 RT
Gubernur Jawab Pandangan Umum Fraksi, Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Kesejahteraan Masyarakat
Hari Pertama Sekolah, Wali Kota Maulana Dorong Peran Keluarga Wujudkan Generasi Emas 2045
Ketua DPRD Provinsi Jambi Ungkap Sorotan Fraksi DPRD , PAD dan Infrastruktur Jadi Perhatian