Gubernur Al Haris: RKPD Provinsi Perlu Jaga Keselarasan dengan Target Nasional

ONLINEJAMBI.COM - Gubernur Jambi Al Haris menekankan pentingnya akselerasi antara program pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan program nasional di daerah akan memberikan dampak besar, termasuk membuka lapangan kerja di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2027, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/4/2026).

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan Wamendagri kepada Pemerintah Provinsi Jambi selama ini.

“Kami sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada Wamendagri yang mana selama ini terus memberikan arahan dan bimbingan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Provinsi Jambi ini dalam bersama-sama mewujudkan Indonesia EMAS," ujarnya.

"Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum yang penting, karena penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan pondasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Musrenbang yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional," lanjutnya.

“Sebelum memaparkan tentang Rancangan RKPD Provinsi Jambi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas alokasi anggaran untuk wilayah Provinsi Jambi. Di tengah isu efisiensi dan penurunan Dana Transfer ke Daerah, alokasi melalui Program Strategis Nasional dan Program lainnya kami yakini sebagai bentuk shifting anggaran yang dari sebelumnya dalam bentuk Transfer Daerah menjadi program yang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ataupun representasi Pemerintah,” imbuhnya.

Gubernur menjelaskan, pada tahun 2025, Pemerintah Pusat setidaknya telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur konektivitas berupa jalan strategis dan Bandara Kerinci dan Bungo; infrastruktur ketahanan pangan berupa irigasi dan pengolahan lahan; infrastruktur kesehatan; program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program tiga juta rumah dan Program Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

"Pada tahun 2026 ini, alokasi anggaran khusus Program prioritas presiden di Provinsi Jambi adalah sebesar 1,138 triliun Rupiah. Tentu kita berharap Provinsi Jambi diberikan alokasi lebih besar lagi pada tahun 2027 nanti, agar terjadi percepatan pembangunan di daerah," ujar Gubernur.

"Terkait program prioritas presiden, dapat saya laporkan bahwa saat ini telah terbentuk 192 SPPG yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan total penerima Makan Bergizi Gratis sebanyak 424.470 jiwa atau baru 38 persen dari potensi penerima MBG. Untuk Sekolah Rakyat, saat ini telah berdiri dua Sekolah Rakyat atau SR, yaitu SR Menengah Atas 5 Kota Jambi dan SR Terintegrasi 13 Tanjungjabung Timur yang operasionalnya masih pada lokasi sementara. Adapun gedung sekolah permanen sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai tahun ini," sambungnya.

Gubernur mengungkapkan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk 1.591 unit di seluruh Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi, dan berdasarkan hasil monitoring per 9 April 2026 yang lalu, 558 di antaranya saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai bahkan 19 unit telah selesai 100 persen.

"Pada Tahun 2025 ekonomi Jambi tumbuh sebesar 4,93 persen, yang didorong oleh pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi adalah transportasi dan pergudangan, sebesar 8,88 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 5,75 persen. Sedangkan struktur PDRB Provinsi Jambi tidak menunjukkan perubahan berarti, masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian," ungkap Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur memaparkan, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2025 turun menjadi 4,26 persen dibanding Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2024 yang masih pada 4,48 persen.

“Pada November 2025 kita berhasil menurunkan kembali menjadi 4,08 persen. Demikian pula persentase penduduk miskin, kita berhasil menurunkannya menjadi 6,89 persen, atau turun 0,3 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,37 persen poin terhadap September 2024. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang dipresentasikan oleh Rasio Gini juga memperlihatkan progres yang baik, dimana kita telah berhasil menurunkan Rasio Gini perkotaan dan perdesaan menjadi 0,291 pada September 2025, dari kondisi 0,315 pada September 2024," papar Gubernur.

"Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan yang menggembirakan, dari 74,36 pada Tahun 2024 menjadi 75,13 pada Tahun 2025. Kenaikan terjadi pada seluruh dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan maupun standar hidup layak, atau dengan kata lain, telah terjadi perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Provinsi Jambi secara umum," lanjutnya. 

"Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak lalai dengan pencapaian yang ada. Kita masih memerlukan kreativitas dan sinergitas seluruh tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam memantapkan perekonomian daerah yang tentu saja melalui langkah-langkah strategis yang tepat dan cerdas, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi yang akan kita sepakati bersama," imbuhnya.

Gubernur juga menargetkan lima isu strategis yang diangkat untuk pembangunan Tahun 2027, (1) Nilai tambah komoditas unggulan Provinsi Jambi; (2) Daya saing dan kemandirian daerah; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata; (4) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta (5) tata kelola pemerintahan.

Mengacu pada isu strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2027 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 adalah “Akselerasi Produktivitas, Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing”, yang selanjutnya dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: Pertama, Pembangunan ekonomi yang progresif, inklusif dan berkelanjutan; Kedua, Pembangunan Sumber Daya Manusia yang merata dan berkeadilan; Ketiga, Peningkatan Layanan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah; Keempat, Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Efektif dan Efisien; dan terakhir; Kelima, Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik.

"Ada 3 kata kunci yang menjadi Fokus Pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2027, yaitu produktivitas, investasi dan hilirisasi. Pada Fokus pembangunan terkait produktivitas, pembangunan diarahkan pada upaya (1) peningkatan kualitas SDM, Tenaga kerja produktif dan inovasi; (2) pemberian stimulus untuk produktivitas dan saya beli masyarakat; serta (3) Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola. Selanjutnya pada fokus investasi, pembangunan diarahkan untuk (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui penerapan investasi hijau dan kemudahan perizinan. Selain itu juga akan dilakukan (2) peningkatan infrastruktur dan konektivitas ekonomi, khususnya infrastruktur dasar, infrastruktur irigasi serta infrastruktur pendukung konektivitas logistik dan digital. Selanjutnya, investasi diarahkan pada (3) investasi yang berorientasi industri dan ekspor, melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas; industri dan UMKM halal; serta industri dan ekonomi digital," tandasnya.

Sementara itu, dalam arahannya, Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi kepada Gubernur Jambi, atas langkah inovatif menggelar Musrenbang di rumah dinas, bukan di hotel seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran daerah yang mana kita tahu sedang efisiensi anggaran. Terimakasih pak Gubernur, Musrenbang tak di hotel tapi di rumah dinas, jadi contoh untuk Gubernur kepala daerah lain di Indonesia. Ini contoh efisiensi yang baik,” ujarnya.

"Meski digelar secara sederhana, forum perencanaan pembangunan tahunan ini tetap berlangsung kondusif dan tertib. Semuanya hadir Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, Kepala Bappeda Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, unsur Forkopimda, serta instansi vertikal di Provinsi Jambi. Ini bentuk kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jambi. Sinergi tersebut tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program pembangunan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Penyelenggara Musrenbang RKPD Tahun 2027, Agus Sunaryo, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang yang dilaksanakan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan daerah serta menjaring usulan prioritas dari kabupaten/kota, perangkat daerah.

Selain itu menyelaraskan perencanaan serta memastikan program/kegiatan provinsi sejalan dengan arah kebijakan pusat.(*)