Kunker Ke Perumdam Tirta Mayang, Wali Kota Dorong Respon Cepat Pengaduan Masyarakat

ONLINEJAMBI.COM - Pasca melantik Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mayang periode 2026-2031 beberapa waktu lalu, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha SE, MA, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Perumdam Tirta Mayang, Kamis (26/3/2026).

Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi yang juga sekaligus Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam meningkatkan kualitas layanan air bersih yang merupakan hak dasar bagi masyarakat.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa fokus utama ke depan adalah peningkatan layanan air bersih secara maksimal hingga 24 jam penuh, disertai respon cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat.

“Hal yang perlu kita fokuskan bersama adalah respon terhadap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Jangan menunggu sampai viral baru bergerak. Ini harus menjadi budaya kerja yang cepat dan tanggap,” tegas Maulana.

Selain itu, Wali Kota juga mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan, termasuk membuka peluang kerja sama dengan investor guna mempercepat pengembangan jaringan air bersih.

Menurutnya, potensi sambungan rumah di Kota Jambi masih sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal.

"Saat ini baru sekitar 107 ribu sambungan rumah, sementara jumlah rumah tangga mencapai kurang lebih 250 ribu, belum termasuk sektor usaha seperti hotel, mal, dan restoran. Ditambah lagi pembangunan perumahan perumahan baru yang terus berkembang. Ini adalah peluang pasar yang sangat besar yang harus ditangkap oleh PDAM," jelasnya.

Maulana juga menekankan pentingnya pemadaman distribusi udara secara merata untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait perbedaan tekanan udara di berbagai wilayah.

"Masih ada keluhan, di satu tempat air lancar, di tempat lain hanya menetes. Ini harus segera dipetakan dan dicarikan solusi percepatan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut mengapresiasi peningkatan kinerja Perumdam Tirta Mayang, khususnya dalam penanganan keluhan selama Ramadhan hingga Idul Fitri yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, ada perbaikan signifikan dalam penanganan keluhan. Ini patut diapresiasi, namun tugas kita belum selesai. Ini baru awal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maulana menerangkan pentingnya penguatan proses manajemen bisnis, mulai dari pengambilan air baku, pengolahan, distribusi, hingga pembayaran oleh pelanggan, agar seluruh proses berjalan efektif dan berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan.

Dia juga menyoroti tingkat kebocoran udara yang masih mencapai 35 persen yang dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diselesaikan melalui investasi dan pembenahan infrastruktur, khususnya jaringan pipa lama.

"Kalau 35 persen udara hilang, artinya tidak menjadi pendapatan. Ini harus kita tekan dengan berbagai upaya, termasuk kolaborasi dengan pihak ketiga," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menjaga pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur, termasuk rehabilitasi jaringan pipa agar tidak menunggu kerusakan baru dilakukan perbaikan.

“Jangan sampai masyarakat sudah marah baru kita bertindak. Perawatan dan perbaikan harus dilakukan secara rutin dan terencana,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel, efektif, dan terukur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Di era digital saat ini, pelayanan harus semakin mudah, cepat, dan efisien. Inovasi pelayanan menjadi suatu keharusan,” ujarnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kota Jambi dan PDAM Tirta Mayang menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi layanan air bersih yang lebih modern, melayani secara maksimal secara merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga masyarakat Kota Jambi, dalam memenuhi kebutuhan Air Bersih.

Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi, Pelaksana Harian Sekda Kota Jambi H. Mulyadi, M.Pd. serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(*)