ONLINEJAMBI.COM - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, turun langsung memimpin inspeksi mendadak (sidak) Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi di Pasar Angso Duo, Rabu (18/2/2026) pagi.
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, momen yang kerap diiringi peningkatan permintaan masyarakat.
Dalam peninjauan itu, Wagub bersama rombongan memantau langsung harga sejumlah komoditas strategis, seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, bawang merah, hingga daging ayam.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga kebutuhan pokok terpantau relatif stabil dan pasokan masih mencukupi.
“Dari catatan ini, insyaallah harga masih dalam keadaan stabil. Mudah-mudahan sampai seterusnya,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan, pemerintah daerah optimist stok bahan pokok di Jambi mencukupi untuk dua hingga tiga bulan ke depan.
“Kita yakin harga stabil, tidak tinggi dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegasnya.
Menurut Wagub, pemantauan pasar akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah antisipatif menekan potensi gejolak harga. Pemerintah daerah juga menguatkan koordinasi lintas instansi agar distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi penimbunan.
Sidak tersebut turut dihadiri Danrem 042/Garuda Putih, Wakapolda Jambi, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Bulog Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kabiro Adpim, serta Kepala Pasar Angso Duo.(*)
Sambut Ramadan, MUI Jambi Serukan Persatuan dan Toleransi di Tengah Perbedaan
Mendidik Anak dengan Alqur’an, Wagub: Investasi Terbaik Dunia Akhirat
Gotong Royong Massal di Danau Sipin, Pemprov Jambi Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI
Transformasi IMB ke PBG: Wali Kota Jambi Targetkan 250 Ribu Bangunan Terdata dan Berizin Cepat
Hadiri GPM, Waka DPRD Jambi Samsul Riduan Minta Pemprov Waspadai Lonjakan Harga Jelang Ramadan
Komisi III DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Dirjen Bina Marga Kementerian PU dan Komisi V DPR RI