Al Haris: Pemprov Siapkan Alternatif Pengangkutan Batu Bara

Senin, 06 Juni 2022

(ist/onlinejambi.com)

ONLINEJAMBI.COM - Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Pemprov Jambi telah menyiapkan beberapa alternatif terkait pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi yang selama ini menjadi polemik. Hal tersebut dikemukakan Al Haris pada acara Program TVRI Jambi Gubernur Menyapa secara langsung melalui Video Conference, di Stasiun TVRI Jambi, Senin (06/06/2022).

Al Haris yang sedang mengikuti beberapa rangkaian kegiatan di Jakarta, secara langsung memberikan penjelasan terkait permasalahan batu bara yang ada di Provinsi Jambi melalui video conference.

“Permasalahan angkutan batu bara ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa sejak saya menjadi Gubernur Jambi, dimana Provinsi Jambi belum memiliki jalan khusus untuk angkutan batu bara dan perusahaan batu bara yang ada belum membuat jalan khusus ini. Saat ini saya bersama Pemerintah Provinsi Jambi mencoba mengambil langkah dalam menyiapkan beberapa alternatif permasalahan batu bara yaitu yang pertama adalah dengan mengalihkan jalan batu bara agar tidak melewati jalan nasional dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan potensi aliran Sungai Batang Hari, sehingga pengangkutan batubara lewat jalur air,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, Provinsi Jambi sampai saat ini belum memiliki jalan khusus untuk batu bara maka pemprov Jambi bersama Pemkab Batanghari sudah memulai melakukan pengerjaan jalan untuk angkutan batu bara mulai dari daerah Koto Boyo – Bajubang – Tempino – Pelabuhan Talang Duku. Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah mulai pengerjaan jalan dari daerah Koto Boyo sampai ke Tempino sepanjang lebih kurang 32 kilometer sebagai tahap awal, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan menaikkan kelas jalan menjadi kelas A dengan menganggarkannya pada APBD P sebesar lebih kurang Rp50 miliar untuk peningkatan kelas jalan tersebut.

“Saya telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi untuk segera menyiapkan anggaran tersebut dan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi pada APBD P nanti, karena ini sangat penting sekali. Pemerintah Provinsi Jambi memiliki target, alternatif jalan angkutan batubara ini sudah selesai pada akhir Desember 2022 sambil menunggu pengerjaan jalan khusus angkutan batu bara dari perusahaan batubara yang telah melakukan ekspose dalam pembangunan jalan tersebut,” tutur Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, Pemprov Jambi telah meminta kepada Menteri Perhubungan RI untuk menyetujui pembangunan Pelabuhan Tenam di Batanghari, dimana ada perusahaan yang serius untuk membangun pelabuhan tersebut. Pemprov Jambi juga telah meminta kepada Menteri Perhubungan RI terkait pengerukan di 10 titik Sungai Batang Hari yang memang memerlukan pengerukan karena telah terjadi pendangkalan.

“Pelabuhan Tenam ini nantinya akan kita gunakan juga sebagai angkutan air untuk mengangkut batu bara, sehingga dari Pelabuhan Tenam akan langsung menuju Pelabuhan Talang Duku sebagai salah satu alternatif pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Semoga dengan 2 alternatif dari Pemerintah Provinsi Jambi ini dapat mengurangi permasalahan angkutan batubara yang ada, sehingga angkutan batubara tidak lagi melintasi jalan jalan nasional,” ungkap Al Haris.

“Beberapa waktu yang lalu, saya sudah meminta secara langsung kepada Bapak Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi untuk melakukan pelebaran jalan nasional dari Sarolangun menuju Jambi yang saat ini lebarnya hanya 6 meter. Kita membutuhkan lebar jalan lebih kurang 12 meter untuk jalan ini, karena jalur ini sangat ramai dan memang membutuhkan pelebaran,” lanjut Al Haris.

Al Haris menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sangat serius dalam menangani permasalahan angkutan batubara dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Jambi, dimana jalur khusus bagi angkutan batubara ini harus selesai dalam waktu dekat.

“Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan intervensi kepada perusahaan batubara untuk segera membuat jalan khusus angkutan batubara, karena perusahaan nantinya akan membayar retribusi ketika menggunakan jalan yang dibuat Pemerintah dan menjadi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandas Al Haris.(*)





BERITA BERIKUTNYA
loading...