Gubernur Tegaskan Komitmen Pemerintah Atasi Illegal Drilling

ONLINEJAMBI.COM - Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk mengatasi pengeboran minyak yang dilakukan secara ilegal (illegal drilling). Salah satunya di Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Komitmen ini disampaikan Gubernur dalam briefing dengan  Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif,  yang hadir di Provinsi Jambi untuk melihat langsung site illegal drilling, Jumat (15/10), di ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi. Kunjungan Menteri ESDM ke Provinsi Jambi ini  diagendakan melakukan flyover site lllegal drilling didampingi oleh Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, SKK Migas, dan Pertamina.  

Gubernur mengatakan Pemprov Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi dalam menangani pengeboran minyak ilegal.

“Pengeboran minyak tanpa izin atau illegal drilling, dalam beberapa tahun belakangan marak terjadi di Provinsi Jambi. Ekploitasi minyak bumi tanpa izin banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Awalnya hanya ada beberapa sumur. Penambangan minyak secara tradisional tumbuh subur dan menjadi ladang bisnis baru,” ujar Gubernur.

Dalam wawancaranya usai melakukan flyover Gubernur kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi bagi sumur sumur yang selama ini menjadi masalah.

”Hari ini beliau melihat langsung pengelolaan minyak, sumur-sumur di Jambi, maka hari ini beliau melihat langsung kondisi sumur-sumur yang terbakar itu. Mudah-mudahan beliau sepakat akan segera merevisi, supaya terakomodir kepentingan masyarakat, sehingga banyak sumur- sumur yang selama ini menjadi masalah itu akan bisa dilegalkan,” ujarnya.

Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif, usai melakukan fly over site illegal drilling menyatakan bahwa dari hasil peninjauan tersebut terlihat terjadinya kebakaran.

“Peninjauan tadi ke daerah Bajubang, dan dari yang kita lihat terjadi kebakaran, dan saat ini kondisinya apinya sudah mulai kecil tapi akan segera kami lakukan pemadaman, ini ada Direksi Pertamina, sudah saya minta untuk dipercepat mengeluarkan peralatannya dan melakukan pemadaman, hari ini juga tiba. Dan tadi kita  kita sudah melakukan pengamatan dan mengambil langkah-langkah kebijakan ke depan,” ujar Menteri.

Dijelaskan Menteri bahwa langkah-langkah kebijakan ke depan khususnya untuk meredam kegiatan di sana.

“Yang kita buat saat ini arahnya pendekatan melalui peraturan dan juga dari kebijakan kemanusiaan, dan juga aturan-aturan yang ada. Ini sedang kita susun supaya kita ingin mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kemungkinan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, kita juga ingin memberdayakan masyarakat, contohnya bisa dilakukan kegiatan ekonomi yang kita juga bisa mengupayakan suatu pola kerjasama anak dan bapak angkat,” ujarnya.(*)