Kasrem 042/Gapu Hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2021

ONLINEJAMBI.COM - Komandan Korem 042/Gapu Brigjen TNI M. Zulkifli diwakili Kepala Staf Korem (Kasrem) 042/Gapu Kolonel Inf M. Yamin Dano menghadiri upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV Tahun 2021, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (26/4/2021).

Acara yang dilaksanakan secara daring/virtual ini dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/Kota.

Hari Otonomi Daerah XXV mengangkat  Tema “Bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi Covid-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit, dan Indonesia  maju”.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada upacara tersebut mengatakan, dalam menjalankan otonomi daerah (Otda) agar berkualitas dibutuhan kepemimpinan yang adaptif.

Kepemimpinan adaptif yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi serta cepat dan tepat dalam bertindak. Selain itu, pemimpin yang adaptif juga berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan keadaan baru.

"Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Ma'ruf.

Otonomi daerah juga disebutkan Ma'ruf meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ma'ruf mengatakan, melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat. Utamanya dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

"Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang," kata Ma'ruf Amin.

Adapun Hari Otonomi Daerah digelar mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah.

Secara filosofis, kata dia, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemindahan lokus tersebut disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri.(*)