ONLINEJAMBI.COM - Mari bersama-sama mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa, sehingga penyaluran dan penggunaan dana desa itu bisa tepat sasaran. Jika ditemukan ada pelanggaran, akan diambil tindakan tegas oleh penegak hukum.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin Al Haris, saat membuka Workshop Monitoring, Evaluasi Lenyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Aula Bappeda Merangin, Selasa (15/12).
‘’Saya berpesan kepada para kades, mari workshop yang baik ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, sehingga kita menjadi mades yang baik. Ke depan kita akan laksanakan Pilkades Serentak, pilih kades yang ingin membangun desa,’’ ujarnya.
Diharapkan bupati, melalui workshop, para kades dan camat bisa mendapatkan azaz efisiensi, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana desa.
Diakui bupati, dana desa setiap tahun terus mengalami peningkatan. Ke depan perlu ada kesatuan pola yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) yang diawasi BPKP, agar ada keselarasan pelaksanaannya, sehingga akan semakin baik.
‘’Pada Tahun Anggaran 2020 ini, dana desa banyak dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), seiring dengan pandemi Covid-19. Mudah-mudahan pada 2021 dengan datangnya vaksin Corona, akan mengurangi beban BLT,’’ harap Bupati.
Bupati sangat berharap pada 2021, Covid-19 segera berakhir, sehingga penggunaan dana desa bisa sepenuhnya untuk pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
‘’Mudah-mudahan desa maju dan desa mandiri di Merangin akan semakin bertambah. Penggunaan dana desa bisa menguatkan dan meningkatkan sumber daya manusia desa dan infrastruktur desa,’’ terang Bupati.
Pada acara yang dihadiri anggota DPR RI Elviana, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP RI Edi Mulya dan Kepala BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi itu, dilakukan penyerahan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa 2021.(*)
