TIDAK dapat dipungkiri, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwarnai dengan “kepopuleran” para kandidat. Meminjam istilah lembaga riset, keterpilihan kandidat dimulai dari “elektabilitas”, “keterimaan publik”, dan “kemenangan”.
Istilah “elektabilitas” dimulai dari pemasangan baliho, spanduk, umbul-umbul, temu pemilih, arak-arakan di muka umum. Termasuk juga berbagai kegiatan yang membuat kandidat menjadi populer.
Tidak salah kemudian “mempercepat” populer kandidat kemudian diimbangi dengan berbagai acara “talk show”, iklan-iklan pendek di televise, dan berbagai acara kesenian yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pemilu, cara “instan” partai justru “mendorong” artis-artis untuk menjadi caleg. Selain akan “melewati popularitas” kandidat yang dikenal publik, penerimaan publik terhadap kandidat juga akan membuat mereka menjadi terpilih.
Sehingga “kaderisasi” oleh partai sering “dipotong kompas” oleh popularitas.
Cara instan ini sudah harus dihentikan. Partai sudah mulai mendidik kader-kader agar dipersiapkan menjadi pemimpin politik di tengah masyarakat.
Cara pandang publik memiliha karena “semata-mata” populer lebih tepat diistilah sebagai “idol”. Sebuah ajang pemilihan karena “rating”nya tinggi dan SMS dukungan yang besar.
Lihatlah acara-acara di televisi. Berbagai talk show ramai dikunjungi pemirsa. Para penonton rela menunggu jam-jam penting pemilihan artis idol. Entah acara “Indonesia Idol”, “Indonesia mencari Bakat”, dan lainnya.
Sebagai “kemasan” entertainment tidak salah acara seperti itu. Namun ketika “cara-cara” ini kemudian dipindahkan ke arena politik, menyebabkan “rakyat” memilih karena popular, bukan karena prestasi ataupun kinerja.
Lihatlah. bagaimana pemenang “Indonesia Idol” kemudian tenggelam dengan pemenang kedua ataupun ketiga. Judika yang meraih “cuma” juara dua malah tetap menjadi artis yang bertahan hingga sekarang.
Lagu-lagunya sering diputar di radio, angkot bahkan menjadi lagu yang mengiringi para pemain musik jalanan.
Berbeda dengan festival. Peserta yang mengikuti selain mengikuti “scranning” yang ketat, lagu-lagu yang dimainkan juga berkualitas. Sehingga dipastikan “para peserta” festival apalagi pemenang festival akan tetap bertahan.
Hampir seluruh peserta festival rock masih bertahan hingga sekarang. Jamrud, Power Metal, Elpamas, Andromeda dengan kualitas musik yang menjadi “land mark” Rock Indonesia. Belum lagi album-album mereka yang menjadi sejarah rock di Indonesia.
Belum lagi penyanyi seperti Nicky Astrea. Melengkapi “Lady Rocker” seperti Inka Kristie, Anggun C Sasmi, Mel Sandy, dan Ita Purnamasari.
Pokoknya “jaminan mutu” para peserta Festival.
Begitu juga Pilkada. Apabila Pilkada “semata-mata” cuma memilih karena “populer” maka kemudian kita hanya “memilih Idol”. Bukan terbaik (hasil festival).
Selain “cuma satu musim” kepala daerah yang dipilih semata-mata cuma populer justru akan mengabaikan persoalan di tengah masyarakat.
Pilkada harus dipandang sebagai “festival”. Kita memilih para peserta yang memiliki “suara yang teruji”, “lagunya keren”, membumi, dan tentu saja diharapkan lagunya menjadi legenda.
Mari kita lihat bagaimana “cara dia” melihat persoalan. Bagaimana dia menguasai masalah pemerintahan. Bagaimana dia melihat dan “rencana” dia untuk mewujudkannya.
Para kandidat yang kita pilih harus mampu memahami masalah di Jambi. Punya strategi untuk menjawab kebutuhan.
Dan kita harus menorehkan tinta emas. Agar kita tidak dikenang oleh anak-cucu kita. Memilih pemimpin karena hasil “idol”. Tapi menggunakan “rasio” memilih pemenang festival sebagai pemenang Pilkada 2020.
Atau karena kita salah memilih. Maka kita kemudian “ditertawakan” anak cucu kita.(*)
* Ditulis oleh Musri Nauli, Direktur Media-Opini dan Publikasi Tim Pemenangan Provinsi Jambi Al Haris dan Abdullah Sani.
